Aliansi Migran Progresif (AMP-HK)
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Jk
Rejim Pencinteraan, Boneka Kaum Pemodal!
100 Hari masa kepemerintahan rejim baru, buruh migran Indonesia di luar negri makin tak tentu nasibnya. Janji-janji kampanye yang dikumadangkan saat pemilihan presiden , tinggal janji semata. Masih segar dalam ingatan, betapa hiruk pikuknya para relawan menggalang tanda tangan untuk mendukung dan memilih Jokowi sebagai Presiden. Tak ketinggalan juga, permasalahan KTKLN menjadi alat paling jitu sebagai ajang kampanyenya. Sehingga berhasil membuat buruh migran kembali terjebak ilusi menyandarkan dan menitipkan perjuangannnya kepada Rejim. Namun seperti rejim yang sudah-sudah , suara didapat janjipun hilang melesat!
Tidak terealisasikannya penghapusan KTKLN, adalah bukti bahwa rejim sangat tunduk kepada pemodal.
Pernyataan tentang penghapusan KTKLN pada acara blusukan dengan buruh migrant melalui Conference video call, sempat membuat buruh migran tersalut salut. Namun pernyataan tinggal pernyataan karena sampai detik ini KTKLN tidak pernah dihapus! Bahkan dengan ijin presiden , BNP2TKI akan memindahkan kartu tersebut menjadi satu dengan paspor dengan alasan KTKLN masih ada dalam undang undang pemodal bagi buruh migran yaitu UUPPTKILN no 39/2004 dan juga KTKLN berguna untuk Negara, namun bukan untuk BMI! ini adalah salah satu bukti bahwa Jokowi masih meprioritaskan kepentingan pemodal yang menumpang melalui UUPPTKILN. Bagaimana dengan permasalahan buruh migran lainnya?? Kontrak mandiri, overcharging, kewajiban masuk PJTKI, perbudakan hutang dan masih banyak lagi.
Di tanah air Jokowi-JK sebagai pemerintahan refresif, bengis dan anti demokrasi!
Buruh & rakyat di tanah air tahu persis bagaimana Jokowi - JK melalui aparatnya memperlakukan buruh, mahasiswa, Petani dan elemen rakyat lainnya saat menentang kenaikan harga BBM yang menyusahkan. Dijawab dengan kebengisan , kekerasan hingga menelan korban jiwa. Dan parahnya Jokowi - JK menganggap biasa. Kaum buruh pun mengalami hantaman refresifitas aparat ketika berjuang untuk upah layak, korban berjatuhan dan negara tetap membiarkan ini terjadi tanpa menunjukan keberpihakan terhadap kehendak kaum buruh.
Sementara petani masih saja terancam kehilangan tanahnnya yang akan dijadikan sebagai proyek-proyek para pemodal , sengketa Kendheng misalnnya sampai hari ini ibu-ibu pemberani di Rembang masih belum ada kejelasan tentang daerahnya dari ancaman pendirian pabrik semen.
Lapangan kerja yang sempit, Industri nasional yang sekarat dan liberalisasi yang terus mengancam.
Ditengah terus bertambahnya angkatan kerja dari setiap lulusan baru, semakin berlimpahnya tenaga kerja. Tanpa dijawab dengan ketersediaan industri nasional yang mampu menyerap. Membuat antrian panjang pencari kerja dan tak tertampung, sehingga melemparkannya menjadi pengangguran baru dan memicu para lulusan ini menjadi tenaga buruh migran murah di Negara lain. Pemerintah Bukannya membangun dan menguatkan industri nasional berbasis kerakyatan, Jokowi - JK justeru membuka semakin lebar pintu untuk investor. Menggenjot pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi habis - habisan sumber daya alam dan manusia indonesia. Dalam lawatannya keberbagai negara, Jokowi menjajakan indonesia. Disampaikan dalam forum forum di asia dan internasional seperti, APEC 2014, KTT ASEAN dan KTT G20.
Jokowi Bukanlah Kita
100 hari memerintah dan selama itu pula Jokowi - JK telah menjadi operator yang tunduk dan berguna bagi apa yang diinginkan “ tuan modal dan kehendak elit politik borjuasi negeri ini.” Akan demikian selanjutnya Jokowi - JK menjalankan kekuasaannya. Nawacita sebagai visi misi Jokowi - Jk sama sekali tidak mencerminkan keberpihakannya bagi kaum buruh, buruh migran dan rakyat indonesia namun lebih justeru menjadi duka cita bagi kaum buruh , buruh migran dan rakyat Indonesia.
Beberapa waktu belakangan ini Jokowi - JK semakin memperterang ketertundukannya pada Partai, kroni dan elit borjuasi. Bagaimana kaum buruh dan rakyat dipertontonkan “keragu - raguan” Jokowi - JK atas semangat rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Bagaimana rakyat dibuat jijik oleh sikap dan pernyataan menteri nya yang melecehkan semangat rakyat. Mencerminkan isi kepala, cara berpikir dan bagaimana menjalankan pemerintahannya ‘ yang tidak jelas kedepannya”!
Semakin jelas sudah, bagaimana wajah asli kepemerintahan Rejim Jokowi-JK yang dulu dipermak begitu merakyat dengan pencitraan blusukan.
Kami dari Aliansi Migran Prgresif di Hong Kong tidak sedang menagih janji kepada Jokowi, karena dari awal kami tidak pernah menitipkan perjuangan dan janji-janji pada pemerintah.
Anggota AMP-HK : WIC,SERPAN, INA, IMMI, HARMONI, Kencono Wungu, Singo Umboro, KOBUMI, UNIMIG,OBLO, PEDE HK
Reference:
Koordinator Utama : Ryan Aryanti , 96846609
Wakil Koordinator : Umi sudarto, 95491924
Kembalikan Upah, Tanah, Kerja Layak untuk Kesejahteraan Rakyat - Bukan untuk Pemodal!
