Pernyataan Sikap
Aliansi Migran Progresif (AMP-HK)
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Jk
Rejim Pencinteraan, Boneka Kaum Pemodal!
100 Hari masa kepemerintahan rejim baru, buruh migran Indonesia di luar
negri makin tak tentu nasibnya. Janji-janji kampanye yang dikumadangkan
saat pemilihan presiden , tinggal janji semata. Masih segar dalam
ingatan, betapa hiruk pikuknya para relawan menggalang tanda tangan
untuk mendukung dan memilih Jokowi sebagai Presiden. Tak ketinggalan
juga, permasalahan KTKLN menjadi alat paling jitu sebagai ajang
kampanyenya. Sehingga berhasil membuat buruh migran kembali terjebak
ilusi menyandarkan dan menitipkan perjuangannnya kepada Rejim. Namun
seperti rejim yang sudah-sudah , suara didapat janjipun hilang melesat!
Tidak terealisasikannya penghapusan KTKLN, adalah bukti bahwa rejim sangat tunduk kepada pemodal.
Pernyataan tentang penghapusan KTKLN pada acara blusukan dengan buruh
migrant melalui Conference video call, sempat membuat buruh migran
tersalut salut. Namun pernyataan tinggal pernyataan karena sampai detik
ini KTKLN tidak pernah dihapus! Bahkan dengan ijin presiden , BNP2TKI
akan memindahkan kartu tersebut menjadi satu dengan paspor dengan alasan
KTKLN masih ada dalam undang undang pemodal bagi buruh migran yaitu
UUPPTKILN no 39/2004 dan juga KTKLN berguna untuk Negara, namun bukan
untuk BMI! ini adalah salah satu bukti bahwa Jokowi masih meprioritaskan
kepentingan pemodal yang menumpang melalui UUPPTKILN. Bagaimana dengan
permasalahan buruh migran lainnya?? Kontrak mandiri, overcharging,
kewajiban masuk PJTKI, perbudakan hutang dan masih banyak lagi.
Di tanah air Jokowi-JK sebagai pemerintahan refresif, bengis dan anti demokrasi!
Buruh & rakyat di tanah air tahu persis bagaimana Jokowi - JK
melalui aparatnya memperlakukan buruh, mahasiswa, Petani dan elemen
rakyat lainnya saat menentang kenaikan harga BBM yang menyusahkan.
Dijawab dengan kebengisan , kekerasan hingga menelan korban jiwa. Dan
parahnya Jokowi - JK menganggap biasa. Kaum buruh pun mengalami hantaman
refresifitas aparat ketika berjuang untuk upah layak, korban berjatuhan
dan negara tetap membiarkan ini terjadi tanpa menunjukan keberpihakan
terhadap kehendak kaum buruh.
Sementara
petani masih saja terancam kehilangan tanahnnya yang akan dijadikan
sebagai proyek-proyek para pemodal , sengketa Kendheng misalnnya sampai
hari ini ibu-ibu pemberani di Rembang masih belum ada kejelasan tentang
daerahnya dari ancaman pendirian pabrik semen.
Lapangan kerja yang sempit, Industri nasional yang sekarat dan liberalisasi yang terus mengancam.
Ditengah
terus bertambahnya angkatan kerja dari setiap lulusan baru, semakin
berlimpahnya tenaga kerja. Tanpa dijawab dengan ketersediaan industri
nasional yang mampu menyerap. Membuat antrian panjang pencari kerja dan
tak tertampung, sehingga melemparkannya menjadi pengangguran baru dan
memicu para lulusan ini menjadi tenaga buruh migran murah di Negara
lain. Pemerintah Bukannya membangun dan menguatkan industri nasional
berbasis kerakyatan, Jokowi - JK justeru membuka semakin lebar pintu
untuk investor. Menggenjot pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi
habis - habisan sumber daya alam dan manusia indonesia. Dalam lawatannya
keberbagai negara, Jokowi menjajakan indonesia. Disampaikan dalam forum
forum di asia dan internasional seperti, APEC 2014, KTT ASEAN dan KTT
G20.
Jokowi Bukanlah Kita
100 hari memerintah dan
selama itu pula Jokowi - JK telah menjadi operator yang tunduk dan
berguna bagi apa yang diinginkan “ tuan modal dan kehendak elit politik
borjuasi negeri ini.” Akan demikian selanjutnya Jokowi - JK menjalankan
kekuasaannya. Nawacita sebagai visi misi Jokowi - Jk sama sekali tidak
mencerminkan keberpihakannya bagi kaum buruh, buruh migran dan rakyat
indonesia namun lebih justeru menjadi duka cita bagi kaum buruh , buruh
migran dan rakyat Indonesia.
Beberapa waktu belakangan ini Jokowi - JK semakin memperterang
ketertundukannya pada Partai, kroni dan elit borjuasi. Bagaimana kaum
buruh dan rakyat dipertontonkan “keragu - raguan” Jokowi - JK atas
semangat rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi tanpa pandang
bulu. Bagaimana rakyat dibuat jijik oleh sikap dan pernyataan menteri
nya yang melecehkan semangat rakyat. Mencerminkan isi kepala, cara
berpikir dan bagaimana menjalankan pemerintahannya ‘ yang tidak jelas
kedepannya”!
Semakin jelas sudah, bagaimana wajah asli kepemerintahan Rejim
Jokowi-JK yang dulu dipermak begitu merakyat dengan pencitraan blusukan.
Kami
dari Aliansi Migran Prgresif di Hong Kong tidak sedang menagih janji
kepada Jokowi, karena dari awal kami tidak pernah menitipkan perjuangan
dan janji-janji pada pemerintah.
Anggota AMP-HK : WIC,SERPAN, INA, IMMI, HARMONI, Kencono Wungu, Singo Umboro, KOBUMI, UNIMIG,OBLO, PEDE HK
Reference:
Koordinator Utama : Ryan Aryanti , 96846609
Wakil Koordinator : Umi sudarto, 95491924
Kembalikan Upah, Tanah, Kerja Layak untuk Kesejahteraan Rakyat - Bukan untuk Pemodal!
