Tolak KTKLN, Tolak Pemerasan Bertopeng Perlindungan

Delete KTKLN

Pemerintah Berharap dengan adanya KTKLN akan memperbaiki sistem perlindungan karena mempermudah KBRI/KJRI di luar negri menelusuri pihak -pihak yang harus bertangggung jawab(maksudny PJTKI dan agency yang memberangkatkan) ketika TKI bermasalah di luarnegri, mencegah pemalsuan dokument, TKI ilegal dan perdagangan manusia, dan memperbaiki sistem perlindungan.

KTKLN berisi tentang data TKI termasuk nama PJTKI, agency,alamat di indonesia, majikan, no paspor dan kotak yang bisa di hubungi.

Tapi mampukah KTKLN melindungi BMI dari pemerasan?? mampukan KTKLN memenuhi tuntutan BMI untuk menurunkan potongan gaji yang harus kami tanggung sebesar HK$ 21000  (23 juta rupiah)? 

Mampukan KTKLN menegakkan komisi agen-HK tidak lebih dari 10% dari gaji satu bulan BMI?? mampukan KTKLN membuat KJRI memberlakukan kontrak mandiri buat BMI? 

Mampukah KTKLN menghentikan penahanan paspor dan kontrak kerja oleh agen dan majikan? 

Mampukah KTKLN membuat pejabat KJRI ramah kepada kita ketika kita mengadukan masalah yang kita hadapi? mampukah KTKLN menghentikan pemerasan yang terjadi di terminal kusus TKI?

Mampukah KTKLN menaikan upah kami diluarnegri dan meyakinkan hak  dan martabat kami dihormati?? jawabnya sudah pasti TIDAK!!.

Berbagai persoalan ada karena adanya paksaan BMI masuk PJTKI/ agency. sejak di PJTKI indentitas BMI sudah banyak yang diganti, jadi meskipun memproses KTKLN tentu pula identitas palsu yang dipakai. KTKLN tidak akan mengurangu TKI ilegal, sebab TKI menjadi ilegal karena sudah lelah berkali2 membayar potongan agen yang sangat tinggi, serta akibat adanya perekrutan ilegal yang dilakukan oleh agen sehingga terdampar di luar ngri tanpa pertolongan. faktor lain adalah adanya batasan aturan ijin tinggal yang hanya 2 minggu dari pemerintah Hong Kong untuk mencari majikan baru sehingga mempersempit kesempatan.
Benarkah KTKLN gratis?? jawabnya adala TIDAK!!

Untuk mendapatkan KTKLN semua buruh migran diharuskan melunasi dua jenis biaya, yaitu  membeli asuransi sebesar 400 ribu rupiah dan membayar biaya perlindungan sebesar US$ 15 (HK$ 150) RP 150 ribu. Jadi total biaya yang harus di keluarkan sebelum mengurus KTKLN adalah 550 ribu rupiah, belum lagi biaya tidak resmi lainya seperti biaya trasport dan makan dari rumah, kita yang mayoritas bertempat tinggal di pelosok desa menuju ke kantor BNP3TKI, kerugian lain adalah waktu cuti BMI yang pendek (mayoritas 2 minggu) harus dikurangi lagi untuk mengurus KTKLN.

Meski pemerintah mengatakan kewajiban KTKLN itu adalah tanggung jawab majikan, tapi pada kenyataannya, pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi di kalangan majikan dan jikalau ada majikan tidak akan bersedia membayar sebab dia sendiri sudah diwajibkan membeli asuransi untuk tenaga kerja oleh pemerintahnya sendiri. pada akhirnya BMI harus menanggung biaya itu semua jika ingin selamat di bandara indonesia.

Hemmm .. ayok kawan, utarakan keberatan kita melalui gerakan Tolak KTKLN!