Seputar BMI Mandiri dan Perlindungannya

Buruh Migran Mandiri

AMPHK, Jakarta - Dikarenakan masih banyaknya pertanyaan tentang prosedur bekerja secara mandiri ke luar negeri kami mencoba memberikan informasi selengkap mungkin tentang prosedur atau cara bekerja ke luar negeri secara mandiri.

Pertama, kita harus melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota atau BP3TKI atau P4TKI dimana saat melapor, kita melampirkan surat permohonan kerja/lamaran kerja yang telah disetujui Pengguna/majikan juga melampirkan daftar riwayat hidup yang terutama menjelaskan pengalaman kerja kita;

Sebelumnya Pengguna/Majikan yang akan menerima kita sebagai buruh/pekerjanya, maka Pengguna/Majikan akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja kepada kita untuk mendapatkan persetujuan;

Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja, kita harus mempelajari dan memahami isi Perjanjian Kerja secara baik sebelum memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan dan menandatangani Perjanjian Kerja;

Saat pengurusan dokumen kerja, pemerintah wajib memberikan Pembekalan berupa informasi-informasi mengenai hak dan kewajiban kita sebagai buruh/pekerja dan informasi lainnya baik itu peraturan yang berlaku di negara tujuan serta budayanya.

Bagi yang memiliki Serikat/organisasi buruh, maka pihak Serikat/organisasi akan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan hak-hak anggotanya dan bagaimana menghadapi masalah yang terjadi serta kegiatan-kegiatan Serikat yang bisa dilakukan di luar negeri.

Sebagai BMI Mandiri setelah tiba di luar negeri, kita dan pengguna/majikan harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan agar kita diketahui keberadaannya oleh Perwakilan RI di luar negeri.

Ryan Aryanti, Koordinator AMP menegaskan bahwa hal yang harus kita pelajari adalah MOU dan perjanjian antar negara pengirim dan negara penerima. Indonesia sebagai negara pengirim masih lebih mengacu pada UUPPTKILN no. 39/2004 yang seperti kita tahu sangat minim mengatur soal perlindungan bagi Buruh Migran dan anggota keluarganya.